HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON


A. HAK PEMOHON

  1. Klien yang telah melakukan seluruh rangkaian sertifikasi berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk VLK dan Sertifikat Pengolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) untuk PHPL.
  2. Klien berhak mendapatkan seluruh dokumentasi hasil sertifikasi dari PT GRS.
  3. Klien berhak memperoleh kerahasiaan terhadap seluruh informasi yang bersifat rahasia dari PT GRS.
  4. Dengan alasan menitikberatkan asas ketidakberpihakan, klien dapat menolak personel sertifikasiyang diajukan oleh PT GRS.
  5. Klien berhak memperoleh informasi dari setiap perubahan yang mempengaruhi sertifikasi.
  6. Klien dapat  mengajukan keberatan atas proses dan atau keputusan sertifikasi oleh PT GRS.
  7. Klien dapat melakukan tanggung gugat kepada PT GRS sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

B. KEWAJIBAN PEMOHON 

  1. Memfasilitasi PT GRS dalam rangka  pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan verifikasi legalitas kayu termasuk di dalamnya menyediakan seluruh dokumen dan rekaman serta akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan subkontraktor yang relevan terkait kegiatan Observasi, Verifikasi Lapangan, dan Witness Komite Akreditasi Nasional (KAN).
  2. Menunjuk petugas  guna mendampingi PT GRS selama dalam Proses Verifikasi Legalitas Kayu atau Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di lapangan dengan ketentuan memiliki kompetensi terhadap sistem VLK, diberikan mandat penuh untuk memberikan infomasi yang diperlukan serta berwenang menandatangani lembar audit lapangan dan berita acara yang disiapkan PT GRS;
  3. Membayar jasa verifikasi legalitas kayu kepada PT GRS sesuai dengan ketentuan pasal 7, tanpa mengaitkan dengan hasil penilaian kinerja yang dicapai;
  4. Pemohon wajib memenuhi persyaratan sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 dari Kepdirjen PHPL SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh PT GRS.
  5. Meskipun sertifikasi berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, Pemohon wajib menjamin persyaratan produk sertifikasi secara terus menerus.
  6. Pemohon tidak diperbolehkan menggunakan sertifikat sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan reputasi PT GRS menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasinya yang dianggap oleh PT GRS sebagai menyesatkan atau tidak sah.
  7. Pemohon menyediakan seluruh dokumen dan rekaman serta akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan subkontraktor yang relevan terkait kegiatan Observasi, Verifikasi Lapangan, dan Witness Komite Akreditasi Nasional (KAN)
  8. Pemohon sertifikasi PHPL dinyatakan “LULUS” apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi LK dinyatakan “MEMENUHI” dan hasil penilaian kinerja sekurang-kurangnya “SEDANG” dengan nilai pada verifier “DOMINAN” tidak ada yang “BURUK”.
  9. Pemohon sertifikasi VLK dinyatakan “LULUS” apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan “MEMENUHI”.
  10. Dalam hal Pemohon dinyatakan “TIDAK LULUS” (PHPL), maka PT GRS menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud. Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian. Apabila terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 76 (tujuh puluh enam) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan (entry meeting) penilaian dan observasi lapangan. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 42 (empat puluh dua) hari kalender sejak pertemuan pembukaan pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan.
  11. Dalam hal Pemohon dinyatakan ”TIDAK MEMENUHI” (VLK) untuk salah satu indikator dimaksud ayat 9 maka:
    a. PT GRS memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud;
    b. Pemohon diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian;
    c. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya : (1) 69 (enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan untuk sertifikasi VLK; (2) 62 (enam puluh dua) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan (entry meeting) penilaian dan observasi lapangan untuk sertifikasi PHPL.
  12. Pemohon wajib menyimpan dan menyediakan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi kepada PT GRS untuk selanjutnya mengambil tindakan terhadap keluhan yang ditemukan dan mendokumentasikannya.
  13. Pemohon wajib menginformasikan kepada PT GRS, tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi yang digunakan. Perubahan yang berkaitan dengan: hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan,organisasi dan manajemen (misal, manajerial penentu, pengambil keputusan atau staf khususalamat penghubung dan tapak (site)lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasiperubahan utama pada sistem manajemen dan proses
  14. Jika Pemohon memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus diproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi
  15. Jika Pemohon membuat referensi di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, maka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.